INDRAGIRI HILIR SELATAN: " SEKILAS INSEL DAN MY FHOTO "

Tentang Pemekaran

Pemekaran Daerah Tak Masuk Program Legislasi Nasional.Kamis, 19 November 2009 | 20:09 WIB.TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, pemerintah tidak mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemekaran Daerah.Yang jelas sampai hari ini dari 164 RUU yang diajukan pemerintah tidak satu pun yang terkait dengan pemekaran daerah. Itu bagian dari komitmen," kata dia seusai rapat kerja dengan Badan Legislasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).Komitmen ini, kata Patrialis, terkait juga dengan kesepakatan sebelumnya dengan Baleg DPR bahwa RUU yang akan diajukan dalam Program Legislasi Nasional yaitu memenuhi kriteria urgensi substansi.Pemerintah sendiri memiliki enam syarat rujukan untuk mengajukan RUU yaitu jika konstitusi memerintahkan membuat UU, UU sudah diputuskan MK tapi bertentangan atau dibatalkan,perppu yang belum disahkan, ratifikasi konvensi internasional, diperintahkan UU, dan terakhir terkait dengan urgensi.Mengenai pemekaran sendiri,harus benar-benar ada jaminan kesejahteraan rakyat.Pemerintah menyambut rencana deklarasi bersama untuk moratorium, tinggal DPR,"kata dia.Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono mengatakan, meskipun pemerintah tidak memasukkan pemekaran dalam agenda prolegnas 2010-2014 ataupun di Prolegnas RUU prioritas 2010, tidak menutup kemungkinan ditengah jalan ada wacana untuk pembentukan UU pemekaran daerah.Kan ada RUU Kumulatif terbuka,"kata dia.Ketua PPUU DPD RI I Wayan Sudirta mengatakan, pengajuan pemekaran selama ini memang atas desakan masyarakat yang disampaikan kepada Dewan. Syarat yang relatif gampang membuat banyaknya permintaan pemekaran di banyak daerah tanpa mempertimbangkan uang kas negara yang terus terkuras.Selain itu, proses pemekaran tidak mempertimbangkan kesanggupan mensejahterakan rakyat.Terlalu sedikit yang berhasil,kata dia yang mengaku setuju dengan moratorium.Minggu lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam rapat kerja dengan Komisi II sempat melontarkan semangat moratorium ini. Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat itu, jika perlu moratorium dalam 2 tahun atau lebih bagus lagi 5 tahun.Kita benahi dulu dengan menyusun grand design-nya,kata dia.Namun, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam negeri mengevalusi terlebih dahulu 205 daerah otonom baru sebelum memutuskan moratorium pemekaran daerah.Hasil evaluasinya paling lambat Maret 2010,"ujar Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu menyebutkan salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Komisi II dengan Depdagri di Gedung DPR,Jakarta,Rabu (11/11)

INDRAGIRI HILIR SELATAN

Kamis, 19 November 2009

" SEKILAS INSEL DAN MY FHOTO "

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

" KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SELATAN "