Presiden Kaji Landasan Hukum Moratorium Pemekaran

Ditulis oleh Jurnal Nasional

Senin, 30 November 2009 12:10 -

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah mengkaji landasan hukum yang tepat

untuk mendorong moratorium pemekaran daerah. Hingga saat ini, Presiden masih menunggu

hasil evaluasi pelaksanaan otonomi di beberapa daerah pemekaran baru yang telah dilakukan

sejak tahun 1999, sambil menyusun grand design untuk menata pelaksanaan otonomi daerah.

Evaluasi diharapkan tuntas pada awal 2010.

"Saat ini Presiden masih mengkaji landasan hukum apa yang tepat yang menjadi dasar

moratorium pemekaran daerah. Supaya jelas nantinya," kata Velix Vernando Wanggai, Staf

Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah kepada Jurnal Nasional,

kemarin (27/11).

Dia menilai, Presiden memikirkan landasan hukum yang tepat sebagai acuan moratorium

daerah seperti yang diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) karena ditemukan banyaknya masalah yang dihadapi di beberapa daerah yang baru

dimekarkan.

Untuk mendukung moratorium pemekaran daerah, kata Velix, pemerintah juga tidak

mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemekaran daerah baru dalam

Program Legislasi Nasional (Proglegnas) 2010.

Mantan Staf Perencana Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional itu menilai, pemerintah telah melakukan evaluasi yang

nantinya berakhir pada moratorium.

Evaluasi berlangsung dari tahun 1999 hingga sekarang. Dari evaluasi itu telah dilakukan

pembenahan berupa pengetatan pelaksanaan otonomi daerah setelah disahkannya UU No.32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Evaluasi menyeluruh diharapkan selesai pada tahun

2010. "Evaluasi akan selesai awal tahun 2010. Evaluasi nantinya berakhir pada moratorium,"

ujar Velix.

Dari evaluasi yang telah dilakukan, Velik mencatat beberapa masalah yang dihadapi daerah

baru dan harus segera dibenahi. Masalah tersebut terkait inefektifitas berapa daerah otonom

baru dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. "Dari evaluasi ternyata tidak

korelasi positif. Jadi pembentukan daerah otonomi baru tidak otomatis meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi catatan penting," katanya.

Masalah lainnya adalah membengkaknya beban pembiayaan negara akibat pembentukan

daerah baru akibat ketidakmampuan dalam mengatur sumberdayanya untuk membiayai

pembangunan daerahnya. "Tetapi menimbulkan suatu ketergantungan baru," ujar Velix.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPD Siti Nurbaya mengusulkan agar Presiden menerbitkan

Inpres karena hak daerah untuk menjadi daerah otonom telah ditegaskan dalam UUD 1945 dan

UU. Karena itu, sulit untuk menahan pemekaran daerah otonom baru dari perspektif aspirasi

masyarakat atau daerah.

Dengan kondisi itu, menurut Siti, yang paling mungkin adalah moratorium menggunakan jalur

Presiden Kaji Landasan Hukum Moratorium Pemekaran

Ditulis oleh Jurnal Nasional

Senin, 30 November 2009 12:10 -

instrumennya yaitu pengetatan penerapan PP No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, mengefektifkan fungsi Dewan

Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).