Senin, 21 Desember 2009

Produk UU DPR Didominasi UU Pemekaran Wilayah

LEGISLASI
JAKARTA : Berbagai produk undang-undang (UU) yang telah. disahkan oleh
DPR pada tahun 2008 didominasi olehproduk UU yang terkait dengan pemekaran wilayah.
"UU tentang pemekaran wilayah atau pembentukan daerah baru masih mendominasi produk
legislasi pada tahun 2008," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukurn dan Kebijakan (PSHK)
Aria Suyudi dalam diskusi "Catatan • Awal Tahun Kinerja Legislasi DPR" di Jakarta, Selasa.
PSHK mencatat, dan total 62 produk perundangan yang disahkan DPR RI pada 2008,
terdapat 30 UU yang terkait pembentukan daerah otonomi baru.
Aria juga mengemukakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini terdapat sekitar 20 UU terkait
pemekaran wilayah setiap tali unnya.
Akibatnya, bila dihitung dari tahun 1999 sampai Agustus 2008, maka sudah ada 191 daerah
otonomi baru yang terbentuk, dengan perincian 7 provinsi, 153 kabupaten, dan 31 kota.
la melihat hal tersebut seolaholah mengindikasikan bahwa pemekaran wilayah adalah isu yang
mudah untuk diputuskan sehingga tidak membutuhkan pembahasan yang rumit dan
berkepanjangan.
Padahal, menurut dia, isu pemekaran wilayah sebenarnya mengandung perrnasalahan yang
sangat kompleks.PSHK juga mendesak agar pemangku kebijakan segera membuat suatu
standar obyektif dari sebanyak 28 indikator pengujian pembentukan daerah baru yang terdapat
dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Hal tersebut agar DPR tidak terlihat seolah-olah hanya sebagai "tukang stempel" dalam isu
pemekaran wilayah tersebut.
Beban Produk Legislasi
Sementara itu, seluruh produk undang-undang yang disahkan oleh DPR pada tahun 2008
menimbulkan beban ketatanegaraan yang luar biasa karena seluruh undang-undang itu
ternyata masih perlu ditindaklanjuti oleh 523 norma peraturan pendelegasian.
"Dari inventarisasi yang dilakukan PSHK, seluruh UU yang disahkan selama 2008 mernerlukan
total 523 norma delegasian yang perlu ditindaklanjuti segera," katanya.
Ia memaparkan, 523 norma tersebut dapat dibagi menjadi 161 norma melalui peraturan
pemerintah (PP) dan 16 melalui peraturan presiden (perpres).
Sedangkan 346 norma lainnya harus diatur oleh peraturan instansi atau pemerintah daerah dan
sejenisnya.
Aria juga mengatakan, proses legislasi DPR sepanjang 2008 juga menyebutkan bahwa
setidaknya terdapat 30 lembaga yang harus ada untuk melaksanakan beragam UU yang • telah
disahkan. "Ini semua memberikan tantangan bagi proses legislasi ke depan," katanya.
Untuk itu, ujar Aria, besarnya beban yang harus dipikul atas konsekuensi proses legislasi
tersebut perlu dihitung matang-matang dampaknya kepada negara.
Selain itu, ia juga -menginginkan agar DPR di masa mendatang dapat membuat target UU yang
harus diselesaikan secara realistis.
Berdasarkan catatan PSHK, DPR pada 2008 hanya dapat merealisasikan 62 UU dari target 81
UU, sedangkan pada 2007 hanya dapat menyelesaikan 40 UU dari target 78 UU.
Pada masa mendatang, ujar Aria, DPR harus memprioritaskan RUU yang secara langsung
menyentuh keputusan rakyat serta meletakkan prinsip penting demokratisasi dan penegakan
HAM.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PAN Latifah Iskandar mengatakan, pembuatan UU
masih terdapat kekurangan antara lain karena kekuatan politik di dalam DPR yang sangat
kompleks dan variatif.
Selain itu, ujar Latifah, erdapat juga anggota de-wan yang masih kurang rnernaharni hal-hal
teknis kenegaraan dan manajemen keuangan dalam proses pembuatan UU.
Untuk itu, ia mengemukakan agar proses pembuatan UU dalam DPR betul-betul dikawal oleh
sejumlah pihak tintara lain akademisi dan LSM agar bisa merubah Indonesia ke arah yang lebih
baik. 
Date by :
http://puspen.depdagri.go.id/index.php?searchword=tentang+pemekaran&ordering=&searchphrase=all&option=com_search

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

" KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SELATAN "