Otonomi Daerah Ancam Integrasi Nasional

Ditulis oleh Jurnal Nasional

Senin, 30 November 2009 11:23

OTONOMI daerah (otda) seyogyanya bertujuan memberi kewenangan lebih luas bagi daerah dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada. Namun, seiring perjalanan waktu, otda memunculkan sentimen baru kedaerahan yang sangat kuat. Dibalut oleh nuansa etnis, agama, budaya (SARA), sosial dan ekonomi, otonomi daerah kerap dijadikan "panglima" untuk melepaskan diri dari provinsi atau kabupaten induk demi membentuk daerah pemekaran baru. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Ilmu Sosial pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Ichlasul Amal. Bahkan, ada fenomena, daerah merasa mampu melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Jika tidak dijaga dengan baik, otda bisa berbalik menjadi penghambat nilai-nilai nasionalisme,” kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada ini kepada Jurnal Nasional di Jakarta. Dikatakan, saat ini di DPR sudah ada 17 daerah yang antri ingin membentuk provinsi baru. Untunglah pemerintah pusat memberikan batasan yang jelas dalam pembentukan sebuah daerah baru. “Kebanyakan alasan yang diajukan oleh daerah-daerah itu adalah tidak adanya persamaan etnis, budaya, atau agama,” kata Ichlasul, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers ini. Ia melihat, dalam kasus-kasus tertentu, nuansa SARA itu sangat mengemuka. Bahkan menyingkirkan faktor-faktor profesionalisme dan nasionalisme. Contoh: ada daerah yang dengan gampang mengangkat pejabat, padahal tidak kompeten. Hanya dengan syarat: putera asli daerah. "Nuansa primordialisme ini yang sebenarnya harus dipertanyakan,” katanya. Dalam kasus-kasus tertentu, primordialisme kedaerahan bahkan telah memakan korban jiwa. Ichlasul menyebut contoh meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara saat didesak agar memperoleh persetujuan pembentukan Provinsi Tapanuli. Contoh lain, kandidat kuat calon Gubernur Sumatera Barat--yang asli suku Minang serta berasal dari partai besar di sana kalah bersaing. Setelah ditelusuri, calon tadi punya nama yang identik dengan suku Jawa, sehingga masyarakat mengira calon itu bukan putera asli daerah. Dalam kuliah inagurasinya bertema: Desentralisasi, Otonomi dan Integrasi Nasional belum lama ini, Ichlasul Amal mengatakan, Indonesia adalah bangsa dan negara yang besar dan majemuk. Ada sinyalemen, membentuk negara kecil bisa lebih cepat memberikan kesejahteraan. Memang, katanya, wilayah dan etnis yang terbatas lebih mudah bagi sebuah pemerintahan dapat mengatur urusannya ketimbang sebuah negara yang menempati dimensi geografi sosial dan budaya yang sangat beragam. “Namun, sesuai keinginan founding fathers kita, Indonesia adalah negara besar yang bersifat kesatuan,” katanya. Menyikapi hal ini Presiden SBY berjanji akan mengkaji Landasan Hukum Moratorium (Penundaan) Pemekaran daerah. “Sebab, ditemukan banyak masalah di beberapa daerah yang baru dimekarkan," kata Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai. Berdasarkan evaluasi, Velik mencatat beberapa masalah yang dihadapi daerah baru dan harus segera dibenahi. Antara lain, terkait inefektivitas berapa daerah otonom baru dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. "Berdasarkan evaluasi, ternyata tidak ada korelasi positif. Jadi, pembentukan daerah otonom baru tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. Masalah lain, kata Velik, adalah membengkaknya beban pembiayaan negara akibat pembentukan daerah baru. Hal itu akibat ketidakmampuan dalam mengatur sumberdaya untuk membiayai pembangunan daerahnya. "Malah menimbulkan ketergantungan baru," katanya. Evaluasi berlangsung sejak tahun 1999 hingga sekarang. Berdasarkan hasil evaluasi itu telah dilakukan pembenahan berupa pengetatan pelaksanaan otonomi daerah setelah disahkannya UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Evaluasi menyeluruh diharapkan selesai tahun 2010.  Timur Arif Riyadi