INDRAGIRI HILIR SELATAN: Dukungan Untuk Indragiri Hilir Selatan

Senin, 23 November 2009

Dukungan Untuk Indragiri Hilir Selatan

Dewan Dukung Wacana Pemekaran Kabupaten Inhil

Rabu, 24 Juni 2009 17:37

Tembilahan (iic) - Rekomendasi pemekaran Kabupaten Inhil Utara dan Inhil Selatan yang disampaikan ketua DPRD Kabupaten Inhil Agus Salim saat sidang paripurna Milad Inhil yang dihadiri Gubri Rusli Zainal dan Bupati Inhil Indra M Adnan beberapa waktu lalu, merupakan salah satu bentuk dukungan dari wakil rakyat terhadap keinginan sebagian besar masyarakat. Bahkan, pada tahun 2008 lalu, rekomendasi pemekaran tersebut telah tertuang dalam rapat paripurna DPRD.
“Apa yang saya sampaikan kepada Gubri dan Bupati itu, murni aspirasi dari masyarakat Inhil Utara dan Inhil Selatan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, kita selalu menerima masukkan ini dari tokoh-tokoh masyarakat yang berkeinginan adanya pemekaran demi peningkatan kesejahteraan. Artinya, apa yang menjadi kewajiban, sudah kita penuhi, sekarang tinggal rekomendasi dari Bupati Inhil untuk diteruskan ke Provinsi dan Pusat,” ujar Agus Salim kepada wartawan belum lama in.

Sebelum rekomendasi Bupati terwujud, kata Agus, biasanya akan dibentuk tim khusus dari Pemkab Inhil guna mempelajari kembali berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan bagi setiap daerah yang akan dimekarkan. Hasil penilaian nanti, sangat menentukan keluarnya rekomendasi dari Bupati dan apakah nantinya daerah yang akan dimekarkan sudah memenuhi semua persyaratan tersebut.
Salah seorang anggota DPRD daerah pemilihan Inhil Selatan Kartika Roni mengaku optimis keinginan masyarakat Inhil Selatan untuk lepas dari kabupaten induk dapat terealisasi. Apalagi, besarnya sumber daya alam yang dimiliki Inhil Selatan merupakan modal penting dalam terealisasinya rencana tersebut.
“Sekarang bagaimana seluruh komponen masyarakat Inhil Selatan tidak terpecah belah untuk menyatukan tekad agar cita-cita ini tercapai. Sehingga, semangat dan kebersamaan untuk mewujudkan terbentuknya Kabupaten Inhil Selatan tidak pernah luntur. Yang terpenting, persiapan demi persiapan hingga perjuangan ini dicapai mesti dilakukan mulai dari sekarang,” ujar Roni yang mengaku siap memperjuangkan terbentuknya Inhil Selatan ini. (spt)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tentang Pemekaran

Pemekaran Daerah Tak Masuk Program Legislasi Nasional.Kamis, 19 November 2009 | 20:09 WIB.TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, pemerintah tidak mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pemekaran Daerah.Yang jelas sampai hari ini dari 164 RUU yang diajukan pemerintah tidak satu pun yang terkait dengan pemekaran daerah. Itu bagian dari komitmen," kata dia seusai rapat kerja dengan Badan Legislasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).Komitmen ini, kata Patrialis, terkait juga dengan kesepakatan sebelumnya dengan Baleg DPR bahwa RUU yang akan diajukan dalam Program Legislasi Nasional yaitu memenuhi kriteria urgensi substansi.Pemerintah sendiri memiliki enam syarat rujukan untuk mengajukan RUU yaitu jika konstitusi memerintahkan membuat UU, UU sudah diputuskan MK tapi bertentangan atau dibatalkan,perppu yang belum disahkan, ratifikasi konvensi internasional, diperintahkan UU, dan terakhir terkait dengan urgensi.Mengenai pemekaran sendiri,harus benar-benar ada jaminan kesejahteraan rakyat.Pemerintah menyambut rencana deklarasi bersama untuk moratorium, tinggal DPR,"kata dia.Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono mengatakan, meskipun pemerintah tidak memasukkan pemekaran dalam agenda prolegnas 2010-2014 ataupun di Prolegnas RUU prioritas 2010, tidak menutup kemungkinan ditengah jalan ada wacana untuk pembentukan UU pemekaran daerah.Kan ada RUU Kumulatif terbuka,"kata dia.Ketua PPUU DPD RI I Wayan Sudirta mengatakan, pengajuan pemekaran selama ini memang atas desakan masyarakat yang disampaikan kepada Dewan. Syarat yang relatif gampang membuat banyaknya permintaan pemekaran di banyak daerah tanpa mempertimbangkan uang kas negara yang terus terkuras.Selain itu, proses pemekaran tidak mempertimbangkan kesanggupan mensejahterakan rakyat.Terlalu sedikit yang berhasil,kata dia yang mengaku setuju dengan moratorium.Minggu lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam rapat kerja dengan Komisi II sempat melontarkan semangat moratorium ini. Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat itu, jika perlu moratorium dalam 2 tahun atau lebih bagus lagi 5 tahun.Kita benahi dulu dengan menyusun grand design-nya,kata dia.Namun, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam negeri mengevalusi terlebih dahulu 205 daerah otonom baru sebelum memutuskan moratorium pemekaran daerah.Hasil evaluasinya paling lambat Maret 2010,"ujar Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu menyebutkan salah satu kesimpulan dalam rapat kerja Komisi II dengan Depdagri di Gedung DPR,Jakarta,Rabu (11/11)

Senin, 23 November 2009

Dukungan Untuk Indragiri Hilir Selatan

Dewan Dukung Wacana Pemekaran Kabupaten Inhil

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

" KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SELATAN "